Berita

Malas Uhur, Kota Siantar kembali raih Kota Paling Toleran di Indonesia

Pematagn Siantar Kota paling toleran
Simalungun.net.  Kota Siantar, kembali meraih predikat sebagai Kota Paling toleran di Indonesia,

Survey terbaru ini dilakukan oleh Setara Institute dan Unit Kerja Presiden- Pembinaan Ideologi.

Dalam Laporanya , Setara Institute mengeluarkan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2017 di Jakarta, Kamis (16/11). Dalam IKT tersebut, terdata 10 kota di Indonesia dengan nilai toleransi tertinggi dan 10 kota dengan skor toleransi terendah. Menurut Peneliti Setara Institute, Halili, dari hasil penelitian, selama setahun terakhir, terdapat 10 kota dengan skor toleransi tertinggi, diatas 5 dengan skala 1-7. Ke-10 kota tersebut adalah Manado (dengan skor 5,90), Pematangsiantar (5,90), Salatiga (5,90), Singkawang (5,90), Tual (5,90), Binjai (5,80), Kotamobagu (5,80), Palu (5,80), Tebing Tinggi (5,80), dan Surakarta (5,72).

Dijelaskannya, kota dengan no urut 1-5 memiliki skor yang sama, karena penilaian didasarkan pada hasil skoring dari 1-7. “Dimana skoring dihitung berdasarkan pembacaan dokumen sebagai data penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian dinilai dengan skala Likert. Dengan skala skoring yang terbatas dari 1-7, maka kesamaan skor akhir sangat dimungkinkan,” kata Halili. Dan karena kota dengan urutan 1-5 itu skornya sama, bukan berarti Manado menempati posisi pertama sebagai kota paling toleran. “Karena empat kota yang lain pun memiliki skor yang sama. Urutan 1-5 itu menunjukkan dan dapat dibaca bahwa ada lima kota dengan tingkat toleransi yang tinggi,” tukas Halili .

Jadi kalau kota yang toleransinya masih rendah, harus bergegas mengikuti untuk membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya,” ucap Halili di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 16 November 2017.

Dia menjelaskan, laporan ini disusun untuk mengutamakan praktik toleransi dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan.

Tak hanya itu, laporan ini menyandingkan pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat dalam tata kelola keberagaman kota.

“Ini menggunakan paradigma negative right sesuai dengan karakter kebebasan beragama ataupun berkeyakinan. Selain itu juga memeriksa tindakan pos pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, mulai dari kebijakan, pernyataan resmi hingga peristiwa,” jelas Halili.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top